Beban administratif besar langsung menanti presiden baru AS! Sesaat setelah pelantikannya, Donald Trump dihadapkan pada hampir 200 perintah eksekutif yang harus ditandatangani.

Pertama, Trump mencabut 78 perintah eksekutif yang dianggap "berdampak buruk" yang sebelumnya ditandatangani oleh mantan Presiden Joe Biden dan memberikan pengampunan kepada sekitar 1.500 orang yang dihukum atas keterlibatan mereka dalam kerusuhan di Gedung Capitol pada 6 Januari 2021. Selanjutnya, presiden dari Partai Republik ini mendeklarasikan keadaan darurat di perbatasan AS karena meningkatnya imigrasi ilegal dari Meksiko.

Saat mulai menjabat, Trump menandatangani sekitar 200 tindakan eksekutif, memorandum, dan proklamasi.

Fokus pertama adalah beberapa pengangkatan jabatan di dalam administrasi Gedung Putih. Sembilan perintah lainnya ditandatangani selama parade pelantikan yang berlangsung di Capital One Arena, Washington. Tanpa membuang waktu!

Dari 78 perintah eksekutif Joe Biden yang dianggap Trump sebagai "berdampak buruk," sebanyak 17 di antaranya ditandatangani pada Januari 2025. Salah satu yang paling menonjol adalah pencabutan keputusan Biden yang menghapus Kuba dari daftar negara pendukung terorisme AS, status yang telah disandangnya sejak 2021.

Di panggung Capital One Arena, Trump juga menandatangani perintah untuk membekukan perekrutan pegawai sipil federal. Ia juga menolak kebijakan Biden yang memungkinkan pegawai federal untuk bekerja dari jarak jauh, praktik yang banyak diterapkan selama pandemi COVID-19. Selain itu, Trump secara resmi menginstruksikan pemerintah federal untuk mengembalikan kebebasan berbicara di Amerika Serikat dan mengakhiri sensor.

Setelah parade pelantikan, Trump tiba di Gedung Putih dan melanjutkan tugasnya di Oval Office. Perintah pertama yang ditandatangani adalah memberikan pengampunan kepada hampir 1.500 orang yang dihukum atas kejahatan terkait serangan di Gedung Capitol pada 6 Januari 2021. Presiden baru ini juga mendeklarasikan keadaan darurat nasional di perbatasan AS karena meningkatnya imigrasi ilegal dari Meksiko.

Selain itu, Trump memerintahkan pasukan militer AS untuk menindak imigrasi ilegal di perbatasan selatan dan mengakhiri praktik "catch-and-release," yang sebelumnya mengharuskan petugas penegak hukum untuk membebaskan imigran ilegal yang ditahan sementara kasus mereka diproses di pengadilan imigrasi. Trump juga menghidupkan kembali kebijakan "Remain in Mexico," yang mengharuskan pencari suaka tetap tinggal di Meksiko sampai tanggal sidang mereka di pengadilan imigrasi AS. Selain itu, presiden ke-47 AS ini memerintahkan pembangunan bagian baru dari tembok perbatasan dengan Meksiko.

Di Oval Office, Trump juga mendokumentasikan perintah eksekutif untuk menarik Amerika Serikat dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). Selain itu, ia menghentikan semua program bantuan luar negeri selama 90 hari untuk ditinjau kembali.

Di tengah serangkaian kebijakan ini, pasar keuangan sempat bergejolak. Namun, kekhawatiran tersebut ternyata tidak beralasan: meskipun sempat mengancam, Trump belum menerapkan tarif impor terhadap negara asing. Namun, ia mengumumkan kemungkinan menaikkan tarif hingga 25% untuk Kanada dan Meksiko. Pasar Tiongkok juga memperoleh sedikit keringanan karena Trump menunda penerapan tarif yang sebelumnya dijanjikannya terhadap Tiongkok.